oleh

Jalan di Matausu ditutup dengan Portal, DPRD Kolaka Bentuk Tim

Laporan : A. Jamal

Reporter : Kolaka, Sulawesi Tenggara

KOLAKA, TP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), membentuk Tim terpadu guna meninjau lokasi penutupan akses jalan penghubung dua desa yang terjadi di Desa Matausu, Kecamatan Watubangga, Kolaka, Sulawesi Tenggara sejak setahun terakhir.

Pembentukan tim tersebut berdasarkan hasil Rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan oleh masyarakat Desa Matausu bersama DPRD Kolaka, terkait penutupan akses menuju desa tetangganya dilakukan oleh pemerintah desa.

Menurut masyarakat Matausu, pemerintah desa terkesan semena-mena dalam mengambil keputusan untuk membuat portal. Akibatnya, warga yang hendak berbelanja ke pasar di desa seberang, harus melingkar sepanjang 3km jauhnya.

Sedangkan jika portal tersebut tidak menutupi jalan tersebut kata mereka, warga setempat hanya butuh beberapa waktu saja untuk tiba di desa seberang. Kejenuhan warga akan pemerintah desa sudah terjadi sejak setahun yang lalu. Sehingga membuat masyarakat setempat untuk mengaduhkan hal tersebut ke DPRD menjadi hal yang wajar.

Solusi masyarakat untuk mencari jalan keluar terkait penutupan akses jalan dengan menggunakan portal rupanya tidak membuahkan hasil yang begitu maksimal.

Kendati dalam meminta tanggapan wakil rakyat yang ada di gedung reperesentatif, masyarakat dikawal oleh sejumalah lembaga swadaya masyarakat. Sayangnya, dalam RDP yang dilaksanakan pada Senin (14/Desember/2020) itu, hanya mebuahkan hasil penurunan Tim dari DPRD.

Padahal yang hadir dalam RDP tersebut, ada beberapa LSM, Sekretaris Dinas PMD, Inspektorat Daerah Kolaka, Sekcam Watubangga serata puluhan Tokoh masyarakat Desa Mataosu.

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kolaka, Andi Kaharuddin, didampingi Wakil Ketua Komisi I Firlan Alimsyah bersama Anggota Komisi I Abdul Rauf serta Yunus Parorrongan, hanya menyimpulkan penurunan tim di lokasi direncanakan pada hari Rabu 16 Desember 2020.

Komentar

HUKUM KRIMINAL