oleh

Isu Primordial pada Elit Pragmatis di Koltim

”Isu Primodial selalu dijadikan obyek isu. Sementara remote controlnya dimainkan para elit pragmatis. Pada akhirnya Rakyat berada pada posisi pasif yang siap menerima segala gempuran isu, sementara elit politik berpangku tangan melihat reaksinya”.

 

Oleh: Taufik Sungkono
Direktur Forum Rakyat Penegak Hukum Sultra

Isu Primordial tidak menyehatkan proses demokrasi di level lokal. Ketika mengalihkan perhatian elit pemilih dari penilaian sesungguhnya atas seorang calon. Baik kecerdasan, kebijakan, jiwa kepemimpinan serta ide-ide briliant yang seharusnya lebih ditonjolkan untuk kemajuan daerah seperti halnya Kabupaten Kolaka Timur.

Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu dari 17 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk melalui UU Nomor 8 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam pejalanannya, Kolaka Timur yang dikenal dengan kata Koltim ini, bakal diperhadapkan dengan penyelenggaraan pesta Demokrasi.

Tidak menunggu waktu lama, pasca usai pelantikan Bupati dan wakil Bupati Kolaka Timur pada 22 Februari 2021, kabupaten yang kaya akan sumberdaya alamnya itu, diperhadapkan dengan musibah duka. Bupati Samsul Bahri Majid meninggal dunia pada Jumat, 19 Maret 2021. Tidak sedikit mata pencinta dari akronim SBM (Samsul Bersama Mery) itu berkaca-kaca, seraya tidak percaya apa yang sudah menjadi kehendak ilahi.

Kekosongan kursi Bupati Koltim akhirnya diambil alih Wakil Bupati Andi Merya Nur, sebagai pelaksana sementara. Tepat pada Senin 14 Juni 2021, Andi Merya Nur kemudian resmi dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH sebagai Bupati Kolaka Timur dengan masa jabatan 2021-2026.

Sebagai Bupati, Andi Merya Nur terpaksa harus bekerja sendiri, sembari menunggu proses pengusulan bakal Wakil Bupatinya.

Empat partai pengusung kemenangan mereka pun mulai unjuk gigi. Beberapa nama seperti Diana Masi, Ajib Majid, serta Muh Jabal menjadi topik pembahasan di warung kopi, hingga sosial media. Namun diantara beberapa nama tersebut, dimungkinkan kursi Wakil Bupati Koltim diisi oleh Diana Massi yang tak lain istri dari almarhum Samsul Bahri Majid.

Perdebatanya tidak begitu rumit, biar Diana Massi saja yang jadi Wakil Bupati, dampingi Andi Merya Nur sebagai Bupati. Kita juga perlu ingat perjuangan almarhum, kata mereka disudut sana.

Sayangnya perdebatan kekosongan Wakil Bupati Koltim segera tertimbun, karena adanya penangkapan Andi Merya Nur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andi Merya Nur ditangkap KPK pada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa 21 September 2021 lalu. Merya Nur ditangkap bersama kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim, Ansyarullah.

Pasca penangkapan Andi Merya Nur, kabupaten yang dirintis oleh Tony Herbiansyah itu seraya menjadi anak yatim piatu. Tidak ada lagi Bupati dan Wakil Bupati definitif.

Kekosongan Bupati akhirnya jatuh ditangan Andi Iqbal Tongasa yang saat itu menjabat sebagai PJ. Sekda Kolaka Timur.

Sayangnya, rangkap jabatan Andi Iqbal Tongasa sebagai Pejabat Sekda sekaligus Pelaksana harian Bupati Kolaka Timur tidak bertahan lama. Sebab, keburu Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi yang diwakili oleh Lukman Abunawas sebagai Wakil Gubernur Sultra melantik Belli Tombili sebagai Pelaksana Jabatan Sekda Kolaka Timur menggantikan posisi Iqbal Tongasa pada Rabu 6 Oktober 2021.

Tidak hanya mengambil posisi Iqbal Tongasa sebagai PJ Sekda, Belli Tombili juga ditunjuk untuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kolaka Timur pada Rabu 6 Oktober 2021 oleh Gubernur Ali Mazi. Sementara Andi Iqbal Tongasa kembali menjadi staff ahli Bupati Kolaka Timur.

Kini jabatan PJ Sekda serta Plh Bupati Koltim diambil oleh Belli Tombili yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pembangunan di Pemprov Sultra.

Setelah Belli Tombili dilantik sebagai PJ Sekda sekaligus merangkap Plh Bupati. Isu wakil Bupati Koltim akhirnya kembali mencuat disejumlah kalangan. Kata mereka, pemilihan Wakil Bupati Koltim kini berada diujung palu DPRD.

Proses penentuan Wakil Bupati Koltim pun banyak menimbulkan stikma di masyarakat. Siapa kandidat Bakal Calon Wakil Bupati yang akan di gadang-gadang mengikuti kontestasi dalan hajatan tersebut.

Yang sangat menarik, ada beberapa statemen dilontarkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Pemuda, maupun aktor politik yang cukup disayangkan.

Mereka menyajikan pernyataan-pernyataan yang kurang elok dan tidak lagi melihat pada tataran aturan sebagai warga negara Indonesia.

Taufik Sungkono

Memang, hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Entah dia berasal dari Papua, Aceh, ataupun di Merauke sana, selagi dia Warga Negara Indonesia memenuhi syarat yang ditentukan oleh aturan yang nantinya akan dibuat oleh pihak Pansus DPRD Kolaka Timur sah-sah saja.

Isu itu kini mulai dijadikan sebagai senjata ampuh oleh sekelompok oportunis, tujuannya tak lain untuk menjatuhkan Bakal Calon yang nantinya akan memngikuti pada pemilihan calon Wakil Bupati Koltim.

Cara-cara kotor ini sudah tak lasim lagi digunakan. Apalagi hingga pada isu primordial. Tentu saja menjadi sangat subur ketika dilemparkan dalam pemilih yang masih memilih berdasarkan emosional dan loyalitas.

Pertama, realitas ini merupakan bentuk kejanggalan dalam demokrasi (dari, oleh dan untuk rakyat). Jika demokrasi itu dilahirkan oleh elit, maka seharusnya penentuan tipikal pemimpin berdasarkan pertimbangan pribadi, bukannya malah dimainkan oleh segelintir elit.

Kemudian dari sudut integritas bangsa, kampanye dengan mengangkat isu primodial berpotensi bahaya laten terhadap kesatuan dan persatuan bangsa.

Kolaka Timur harus punya pola pikir yang terbuka. Marih berbicara kualitas, integritas, komitmen dan kerja nyata.

Bukan sekedar jargon-jargon kosong yang selalu digaungkan jadi bumbu bagi kepentingan pribadi dan sekelompok elit-elit pasangan calon.

Pesan saya, jangan mudah tertipu atas janji-janji manis. Mari lebih peka terhadap fenomena yang terjadi packa pilkada tahun lalu.

Kala itu kita disuguhkan dengan berbagai macam tawaran hingga pada tawaran akan mensejahterakan anak daerah dan memberdayakan anak daerah.

Namun kenyataannya yang menikmati adalah orang dari luar daerah, dan pada akhirnya yang bekepentinganlah yang dapat menduduki pada posisi tertentu.

Harapan itu tidak berada pada ingatan atas jeri payah perjuangan yang menghabiskan waktu, pikiran, tenaga dan, finansial bahkan air mata serta Komitmen yang telah di bagun bersama.(*)

Komentar

BERITA PILIHAN