Hari Pertama Berdinas, Bupati Mubar Temukan Sejumlah ASN Tak Disiplin

Perbesar

MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID – Bupati Muna Barat(Mubar), La Ode Darwin didampingi oleh wakilnya Ali Basa melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (6/3/2025) pagi.

Pada Kesempatan tersebut, La Ode Darwin melakukan sidak di kantor Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Puskesmas Wuna, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat.

Sidak yang dilakukan sebelum giat rapat paripurna dan sertijab di kantor DPRD Mubar ini, Bupati menemukan sejumlah ASN masih jauh dari kedisiplinan, yakni di jam kerja baru beberapa orang yang masuk kantor dan juga absensi ASN juga masih berantakan.

“Pertama saya melakukan sidak di Dinkes, yang hadir baru 3 orang, absennya pun asal-asalan, kemudian yang kedua di PTSP yang hadir baru empat orang, lalu di Puskesmas Wuna, Alhamdulillah disana pegawainya sudah hadir semua,” katanya.

Kemudian sidak dilanjutkan di Kantor Bappeda, DW sapaan akrab La Ode Darwin melihat sudah banyak ASN yang masuk, namun di kantor itu tidak memiliki absensi.

“Absennya tidak ada, walaupun sudah banyak yang hadir, alasannya katanya absennya dibawa oleh salah seorang Kepala Bidang,” terang DW.

Puncak kekesalan DW, saat dirinya melakukan sidak di Inspektorat, disana ia juga menemukan tidak ada absensi pegawai.

“Saya juga mampir di Inspektorat yang menjadi lembaga pengawas internal kita, tidak ad juga absennya.” Ucapnya

Dengan masalah ini, Bupati DW akan melakukan evaluasi TPP pegawai.

“Jadi bagaimana kita mau bayarkan TPP, kalau kondisinya seperti ini, dasar hitungannya bagaimana, jadi kita akan evaluasi TPP pegawai ini, jadi kedepan kalau ada pegawai yang terlambat lima sampai sepuluh menit, TPP -nya langsung dipotong,” cetusnya.

Sebab, kata dia Pemerintah telah menganggarkan TPP ASN ini sebesesar 36 Milyar.

“Jadi kita tidak mau TPP ini dibayarkan begitu saja,dalam artian yang masuk dan tidak masuk kantor sama-sama dibayarkan. Kita akan lakukan evaluasi pembayaran TPP ini berdasarkan kehadiran, kinerja dan lainnya,” pungkas DW.

Reporter: Dedi