Dari Tambang ke Harapan: Kolaborasi Vale dan Pemkab Kolaka untuk Anak Negeri

waktu baca 4 menit
Dandim 1412/Kolaka Letkol Inf Choky Gunawan ikut menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara PT Vale Indonesia Tbk dan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Selasa malam, 16 September 2025.Foto|Dekri Adriadi

KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID – Di balik Hiruk pikuk mesin tambang yang tak henti menggali perut bumi Kolaka, terselip asa yang mulai menyala. Harapan itu lahir bukan dari janji, melainkan langkah nyata dalam penandatanganan nota kesepahaman antara PT Vale Indonesia Tbk dan Pemerintah Kabupaten Kolaka, pada Selasa malam, 16 September 2025.

Berlangsung di Aula Hotel Sutan Raja, kesepakatan ini bukan seremoni biasa. Ia menjadi titik balik hubungan antara korporasi tambang besar dan masyarakat lokal—relasi yang selama ini sering kali berada di antara harapan dan kecurigaan.

Masyarakat Lokal di Garis Depan

Selama bertahun-tahun, tambang di Kolaka tumbuh pesat. Tapi pertanyaan yang terus muncul dari warga sederhana di desa-desa sekitar konsesi tambang adalah satu: di mana tempat kami dalam industri ini?

MoU antara Vale dan Pemkab Kolaka menjawab keresahan itu. Di dalamnya, tertuang komitmen eksplisit untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam setiap proses perekrutan. Mulai sekarang, semua rekrutmen harus melewati Dinas Tenaga Kerja, dan hanya warga yang benar-benar berdomisili serta ber-KTP Kolaka yang akan diprioritaskan.

“Lowongan kerja harus terbuka, bisa diakses masyarakat Kolaka. Ini amanat dari Peraturan Daerah, bukan sekadar imbauan,” kata Akbar, Sekretaris Daerah Kolaka.

Langkah ini bukan sekadar formalitas. Data menunjukkan, dari total 4.156 tenaga kerja yang kini terlibat dalam proyek Vale di Kolaka, 2.894 di antaranya merupakan warga lokal. Sementara sisanya berasal dari luar daerah.

Regulasi yang Tegas, Realisasi yang Terukur

Komitmen ini sejalan dengan regulasi daerah yang sudah ditegakkan, termasuk Perda Nomor 19 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 56 Tahun 2023 tentang pemberdayaan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.

Andi Pangoriseng, Kepala Disnakertrans Kolaka, menegaskan peran aktif pemerintah dalam memastikan validitas proses.

“Dokumen para pelamar wajib diverifikasi oleh kami dan Dukcapil. Ini untuk mencegah manipulasi domisili. Perusahaan punya hak teknis untuk memilih, tapi data warga, itu tanggung jawab kami,” ujarnya.

Langkah ini mulai menunjukkan hasil. Dalam empat bulan pertama tahun 2025 saja, tercatat 3.023 tenaga kerja baru terserap, ikut menekan angka pengangguran yang sempat mencapai 3.000 orang akhir tahun lalu.

Ekonomi Berputar, Pelaku Usaha Lokal Terlibat

Tidak hanya tenaga kerja, pelibatan pengusaha lokal juga menjadi prioritas. PT Vale membuka akses bagi perusahaan asal Kolaka untuk ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Chairul Manomang, Sekretaris Asosiasi Kontraktor Jasa Pertambangan Pomalaa (Askojap), menjelaskan bahwa ada empat asosiasi lokal yang diakui Vale saat ini: Askojap, HP3M, Hippo, dan Asosiasi Masyarakat Pomalaa.

Namun, tak sembarang perusahaan bisa masuk. Harus beralamat di Kolaka, dimiliki warga Kolaka, dan minimal 51 persen sahamnya dikuasai oleh orang lokal.

“Dengan sistem ini, uang tak hanya masuk ke perusahaan besar. Masyarakat lokal juga merasakan manfaat langsung lewat peluang kerja dan perputaran ekonomi,” ungkap Chairul.

Transparansi Jadi Fondasi Utama

Bagi Vale, keterbukaan adalah kunci. Mohammad Rifai, Head of Project PT Vale Indonesia, menyebut bahwa laporan hasil rekrutmen akan selalu dibuka untuk pemerintah daerah.

“Kami ingin Pemkab tahu siapa yang diterima dan tidak. Ini bukan untuk intervensi, tapi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas tenaga kerja lokal,” jelas Rifai.

Selain itu, Vale tak ingin sekadar mempekerjakan. Mereka berkomitmen membentuk tenaga ahli dari putra daerah melalui pelatihan teknis dan pengiriman kerja ke berbagai wilayah operasi lainnya. “Kami ingin anak-anak Kolaka tidak hanya kerja, tapi tumbuh jadi profesional yang disegani,” tambahnya.

Seleksi yang Adil, Validasi yang Ketat

Rifai tak menampik adanya kasus calon pekerja yang baru tinggal sebentar di Kolaka tapi sudah ikut seleksi. Karena itu, ke depan, seluruh proses verifikasi akan lebih ketat.

“Ini soal keadilan. Yang asli Kolaka harus dapat prioritas. Dengan dukungan Disnaker dan Dukcapil, kita bisa pastikan proses ini benar-benar akurat,” katanya.

Kemitraan Jangka Panjang untuk Masa Depan

Kesepakatan ini bukan proyek jangka pendek. Baik pemerintah maupun perusahaan sepakat untuk membangun kolaborasi jangka panjang yang berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya untuk investasi semata, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari MIND ID, holding industri pertambangan BUMN, PT Vale membawa misi untuk tidak hanya menjadi mesin ekonomi, tetapi juga agen pembangunan lokal. “Kami hadir bukan hanya untuk menggali nikel, tapi untuk membangun harapan,” tutup Rifai.

Bukan Sekadar Tambang, Tapi Tanah Harapan

Bagi masyarakat Kolaka, tambang bukan lagi simbol dominasi industri. Dengan komitmen baru ini, tambang bisa menjadi ruang tumbuh, tempat anak-anak muda bermimpi, dan ladang subur bagi ekonomi lokal.

Tanah yang digali tak seharusnya meninggalkan kekosongan. Ia harus mengisi isi perut, pikiran, dan masa depan generasi Kolaka.

  • Reporter: Dekri Adriadi