Bupati Koltim Resmikan 117 Pengurus Baru BPD

waktu baca 2 menit
Bupati Koltim Resmikan 117 Pengurus Baru BPD.(Kominfo Koltim)

KOLTIM, TRIASPOLITIKA.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara resmi mengesahkan 117 pengurus baru Badan Permusyawaratan Desa (BPD), periode kerja 2021-2027, di Aula Pemda Koltim, Kamis, (16/12/2021).

Pj Bupati Koltim Sulwan Aboenawas mengatakan, Badan Permusyawaratan Desa merupakan pilar kokohnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Sulwan, BPD sebagai lembaga aspirasi serta lembaga pengawas yang dapat mewujudkan desa mandiri dan sejahtera.

Untuk itu, Sulwan meminta anggota BPD yang baru saja disahkan agar segera menyesuaikan diri serta bekerja dengan tetap memahami situasi, kondisi, potensi, problematika serta aspirasi yang
ada di masyarakat.

”Anggota BPD harus selalu mengedepankan budaya jujur, gotong royong, serta terbuka dalam mengemban tugas,” jelasnya.

Dalam melakukan Pengawasan dan Menyatakan Pendapat anggota BPD juga diharapkan untuk mengedepankan asas Musyawarah Mufakat.

”Anggota BPD harus lebih dulu menggali, setelah itu menampung, kemudian menyalurkan aspirasi masyarakat dengan bijaksana,” ujar Sulwan.

Pj Bupati Koltim juga minta anggota BPD agar tidak menyalah gunakan wewenang yang telah diamanatkan,” ujar Sulwan Aboenawas.

Sebab, BPD kata dia, merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang juga sebagai lembaga aspirasi dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera.

Berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 56 Tahun 2019, BPD mempunyai Fungsi, Tugas, Hak, Kewajiban dan Wewenang.

Fungsi dan Tugas BPD

Fungsi dan Tugas Anggota BPD antara lain kata dia yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Selain itu, BPD juga bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Hak Anggota BPD

Sementara itu, Hak Anggota BPD kata Sulwan yaitu menyatakan usul atau pendapat. Sedangkan tunjangan BPD kata dia, bersumber dari APBDes.

BPD juga kata dia, memperoleh peningkatan kapasitas yang bersumber dari APBDes, APBD Kabupaten,
APBD Provinsi, APBN maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Kewajiban Anggota BPD

Sedangkan kewajiban Anggota BPD kata Pj Bupati Koltim, yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan Undang-undang Dasar.

Reporter: Dhery Hermansyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!