Bawaslu Periksa Puluhan Pejabat Pemda Muna, Terkait Laporan Pelanggaran Pilkada

Perbesar

MUNA, TRIASPOLITIKA.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, memeriksa puluhan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna terkait laporan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Pemeriksaan ini dilakukan pada Kamis (5/12/2024).

Pemeriksaan ini melibatkan 37 ASN di antara puluhan pejabat, mulai dari Kepala Dinas, Camat, Sekretaris, hingga pejabat golongan bawah.

Ketua Bawaslu Muna, Al Abzal Naim, memimpin proses pemeriksaan dan klarifikasi.

Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2024.

Bawaslu Muna masih mendalami apakah temuan tersebut masuk kategori pelanggaran netralitas ASN atau tidak.

Dalam proses peneriksaan, Bawaslu Muna memanggil puluhan pejabat ASN Pemkab Muna untuk dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi.

“Kita periksa sebagai saksi, ada dari pelapor dan dari terlapor,” ujar Al Abzal Naim.

Bawaslu Muna masih mendalami hasil pemeriksaan untuk menentukan apakah ada unsur pelanggaran pidana.

“Hari ini kami belum bisa menyimpulkan hasil pemeriksaan apakah ada unsur melanggar pidana,” jelas Al Abzal Naim.

UU Netralitas ASN dan Pidana Pemilu

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan tertentu.

Selain itu, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga terdapat pasal mengenai netralitas ASN. Pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat berujung pada sanksi pidana penjara dan denda hingga Rp6 juta sesuai Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015.

Reporter: Bensar Sulawesi