Aksi Unjuk Rasa, Tuntut Danrem dan Dandim Mundur Buntut Penutupan 9 Jety di Konut
TRIASPOLTIKA.ID : KENDARI – Ratusan masa aksi yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat dan Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan penutupan atau pemberhentian aktivitas 9 pelabuhan Jety di Kabupaten Konawe Utara (Konut) oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Angkatan Darat (AD) pada Jumat 19 Mei 2023 lalu.
Dari pantauan media ini, awalnya masa aksi melakukan unjuk rasa di eks MTQ Kendari, Senin (22/5/2023) sekitar Pukul 09.00. Kemudian, pada pukul 10.00, masa yang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Sulawesi Tenggara bergerak menuju Komando Resor Militer (Korem) 143 Haluoleo.
Namun aksi mereka dihentikan oleh sejumlah anggota Intel TNI AD tepat di perempatan RS Korem. Katanya, pengunjuk rasa tidak diperbolehkan melakukan unjuk rasa didepan kantor Korem 143 Haluoleo karena itu merupakan objek vital.
Setelah ada kesepakatan, masa aksi melanjutkan aksi unjuk rasa dan menyampaikan aspirasinya. Berselang beberapa menit, munculah masa aksi yang jumlahnya ratusan orang dari gabungan Ormas dan Mahasiswa mendesak dan memaksa maju ke perempatan Korem 143 Haluoleo.
Setelah masa aksi sampai di perempatan Korem 143 Haluoleo, masa melanjutkan unjuk rasa sekitar satu jam. Dalam tuntutan masa aksi, mereka mendesak Danrem 143 Haluoleo untuk mempertanggungjawabkan dugaan tindakan pemberhentian 9 jety di blok morombo Konawe Utara yang diduga di lakukan oleh oknum TNI AD.
“Kami mendesak Danrem 143 Haluoleo untuk mundur dari jabatan karena diduga terlibat dalam pemberhentian 9 jety yang di lakukan oknum TNI AD,” ungkap salah satu perwakilan Jenderal Lapangan Muhamad Sabri.
Tak hanya itu, masa aksi juga mendesak Ombudsman RI perwakilan Sultra untuk memeriksa Dandim 1430 Konawe Utara dan Danrem 143 Haluoleo atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal pemberhentian 9 jetty di Kabupaten Konawe Utara.
“Kami juga mendesak DPRD Sultra untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dandim 1430 Konawe Utara, Danrem 143 Haluoleo, dan seluruh pemilik jety yang di hentikan aktivitas oleh oknum TNI AD,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Letkol Tambo Hale Wulaa yang menemui masa aksi menampik bahwa pihaknya (Korem 143 HO red) tidak melakukan penutupan 9 Jetty di Marombo, Kabupaten Konut, Sultra.
“Pihak TNI dalam hal Korem 143 HO tidak pernah menutup Jetty, jadi silahkan masyarakat bekerja, terus untuk pertemuan dengan Komandan Korem (Danrem) 143/HO akan diwadahi, setelah Danrem pulang dari kegiatan.
“Jadi Jetty tetap dibuka, dan kami tidak menutup,” tegasnya.
Lanjutnya, terkait ada isu bahwa kedatangan oknum TNI di wilayah Jetty, Kasiter Korem 143/HO mengaku tidak tahu persoalan itu.
“Nanti kami akan dalami lagi dari pihak kita (Korem), kenapa dia (Oknum TNI) datang disana?,” jelasnya.
Sambungnya, saat ditanya terkait isu kedatangan oknum TNI di Konut dan melakukan penutupan atau pemberhentian aktivitas 9 Jety di Marombo, ia tak mengetahui perihal itu. Dirinya mengarahkan untuk bertanya langsung ke Dandrem 143 Haluoleo.
” Nanti setelah datang Danrem yah, silahkan ditanyakan. Kalau terkait TNI ke Jetty dan mengambil ore nikel, saya tidak tahu, nanti saja pada saat Danrem datang untuk ditanyakan,” katanya.
“Saya tegaskan, jadi tidak betul, ada penutupan Jetty, dan tadi sebelum ini, saya sudah telepon Danrem, dan Danrem mengatakan tidak ada penutupan. Silahkan lanjutkan aktivitas,” pungkasnya.
Diketahui, dari sembilan Jety yang dihentikan oleh oknum TNI AD ini, diantaranya, Jety BOSOWA,UBP, Bososi, dan Apolo. Padahal, Jety atau terminal khusus (Tersus) tersebut telah mengantongi izin penggunaan Tersus dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
