Ali Sadikin Bantah Pernyataan Kabid Dinsos Sultra, Soal Intimidasi PKH
MUNA, TP – Kabid Dinas Sosial Pemrov Sultra, La Ode Muhammad Satri menyatakan, terkait isu berkembang ditengah masyarakat tentang intimidasi dan intervensi program PKH untuk kepentingan politik.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna, melalui Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Muna, Ali Sadikin menyikapi, tidak pernah mengintimidasi penerima PKH karena sampai detik ini masyarakat belum ada yang mengaduh secara lisan maupun tertulis kepada Pemda Muna.
“Masyarakat siapa yang menjadi korban intimidasi? olehnya itu jangan membuat opini yang menyesatkan,” cetus mantan aktivis UHO ini, Kamis (26/11/2020).
Menegaskan, jangan campur adukan PKH dan pilkada di Muna, sehingga mengindikasikan bahwa Dinsos Pemprov terkesan masuk dalam ranah pilkada.
“Sangat keliru Dinsos Pemrov kalau mengatakan bahwa Desa tidak punya kewenangan terhadap PKH. Yang namanya bantuan apa saja yang ada dimasyarakat sudah pasti berdasarkan data valid dari desa,” akuhnya.
Kata Ali Sadikin, kepala desa punya kewenangan untuk mengusulkan perubahan penerima PKH sepanjang masyarakat penerima sudah tidak layak lagi menjadi penerima PKH
“Saya kasih contoh, salah satu kriteria penerima PKH diutamakan yang tidak memiliki kendaraan dan dia sudah menerima bantuan PKH, tapi dalam perkembangannya masyarakat tersebut bisa membeli motor misalnya, maka pemerintah desa punya kewenangan untuk mengusulkan perubahan,” jelasnya.
Lanjut, saya secara pribadi maupun secara kelembagaan agar kiranya kita jaga bersama kedamaian di Kabupaten Muna, karena tensi politik sangat tinggi maka diharapkan kepada kita semua untuk tidak membuat pernyataan yang menyesatkan.
“Biarkanlah suasana di Muna berjalan secara alamiah, dan memohon kepada bapak gubernur dan wakil gubernur agar kiranya memantau para pejabat yang ada di Pemrov dengan sengaja membuat statemen yang menjadikan kegaduhan masyarakat Muna,” tutupnya.
Laporan : Tim Triaspolitika
